REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Wakil Ketua DPR-RI Priyo Budi Santoso mendukung Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk membeberkan pejabat negara maupun anggota parlemen yang melakukan praktik pemerasan dengan direksi BUMN.
"Saya mendukung Pak Dahlan Iskan ada keinginan untuk membeberkan praktek 'kongkalikong' DPR-RI dengan jajaran direksi BUMN, sehingga publik mengetahui," kata Priyo Budi di Kuta, Bali, Kamis (8/11).
Menurut dia, langkah yang dilakukan Dahlan Iskan sebaiknya menyampaikan pendapat itu berhati-hati dalam berbicara. Sebab setiap pernyataan Dahlan Iskan selaku pejabat negara memberikan dampak terhadap di masyarakat.
"Saya sarankan pak Dahlan Iskan untuk lebih berhati-hati berbicara karena pernyataannya tentu memberikan resonasi kuat. Apalagi beliau pejabat terkenal," ucap Priyo Budi yang didampingi anggota lainnya Gede Sumarjaya Linggih.
Ia mengatakan, dalam kurun waktu dua pekan ini, pernyataan Menteri BUMN tentang praktik kongkalingkong DPR-RI dengan direksi BUMN sudah menenggelamkan lembaga legislatif.
"Seakan lembaga parlemen runtuh dalam dua pekan ini akibat pemberitaan media massa terkait dugaan kongkalingkong oknum anggota DPR. Hal ini terkait pemberitaan soal pernyataan pak Dahlan Iskan tersebut," ucap politikus Partai Golkar itu.
Priyo Budi menyarankan kepada Dahlan Iskan, kalau memang cukup bukti-bukti ada kongkalikong dan pemerasan oleh oknum anggota dewan, lebih baik melaporkan kepada kejaksaan dan lembaga terkait dengan alat bukti kuat, sehingga yang bersangkutan bisa ditangkap.
"Kalau pernyataan pak Dahlan Iskan seperti itu bisa merusak hubungan antara DPR-RI dengan pemerintah. Apalagi tidak cukup bukti kuat. Hingga saat ini beliau baru mengungkap dua nama oknum anggota DPR-RI. Itu pun belum disertai bukti-bukti kuat," ujarnya.
Menurut dia, keterbukaan Dahlan Iskan ke Badan Kehormatan (BK) DPR-RI sangat penting untuk menindak praktek kotor guna memperbaiki pengelolan pemerintahan.
"Kalau dari pembeberan itu terbukti terhadap oknum anggota yang melakukan praktek tak terpuji. Maka BK pasti akan melakukan sanksi, bahkan pemecatan terhadap oknum anggota dewan tersebut," kata Priyo Budi menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
