REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Pemerintah memberika gelar pahlawan bagi Presiden pertama Soekarno dan Wakilnya Muhammad Hatta disambut baik Wasekjen PDIP Ahmad Basarah.

Menurutnya, pemberian gelar memang sudah seharusnya dilakukan sebagai tanggung jawab masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang besar.

"Saya menyambut baik keputusan Pemerintah RI utk memberikan status gelar pahlawan nasional terhadap Bung Karno," ujarnya pada Republika, Selasa (6/11) malam.

Ia mengatakan,  bertahun-tahun lamanya tokoh pendiri bangsa dan negara Indonesia itu berada dalam kabut politik yang membuat nama baik Bung Karno dicemarkan oleh pemerintah Orde Baru.

Sehingga, dengan ditetapkan Bung Karno sebagai tokoh Pahlawan Nasional bangsa Indonesia, tuduhan Bung Karno terlibat dalam aksi pengkhianatan terhadap negara sebagaimana yang dituduhkan dalam TAP MPRS No 33 tahun 1967 dapat dinyatakan tidak lagi sah secara politik.

Meski sebelumnya, secara juridis ketatanegaraan TAP MPRS 33 tahun 1967 juga telah dinyatakan tidak berlaku setelah dikeluarkannya Tap MPR No 1 tahun 2003 tentang peninjauan status hukum seluruh Tap MPRS/MPR sejak tahun 1966 sampai 2002.

"Dengan demikian, baik secara hukum maupun politis saat ini status Bung Karno telah dipulihkan sebagaimana mestinya," jelas anggota Komisi III DPR ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika