REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tingginya tuntutan pekerja terkait upah membuat pengusaha bersikap pragmatis. Ketua Dewan Pengupahan Nasional (DPN) Haryadi B Sukamdani mengatakan 23 asosiasi yang berniat untuk melakukan mogok produksi pada dasarnya sebagai bentuk putus asa terhadap pemerintah.
Ia menilai kenaikan upah yang dituntut oleh buruh tidak akan mampu dipenuhi oleh sektor tersebut.
“Secara pragmatis tidak akan kuat, jadi pengusaha menyatakan pesimistisnya lalu keluarlah pemikiran untuk lock out,” ujar Haryadi saat dihubungi, Selasa (5/11).
Haryadi menilai kisruh buruh dan pengusaha tidak akan berlangsung panjang asal pemerintah bisa bersikap netral. Selama ini, ia menilai, pemerintah terkesan memihak kepada buruh karena alasan politis.
Padahal menurut dia, beberapa komponen pengupahan sudah disepakati antara buruh dengan dewan pengupahan. Intervensi dari pemerintah, kata Haryadi membuat hasil survei komponen hidup layak menjadi lebih tinggi.
Rencana mogok produksi, menurut Haryadi disebabkan kerena pengusaha sudah tak sanggup lagi selalu mengikuti kemauan buruh. Ditambah lagi dengan semakin dekatnya Asean Economic community pada 2015 mendatang, pengusaha bisa jadi merasa lebih untung mengimpor barang dibandingkan berproduksi di dalam negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
