REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi faktual di markas Partai Golkar, Senin (5/11). KPU tidak menemukan kekurangan berarti dalam verifikasi faktual tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ketua tim verifikasi, Hadar Nafis Gumay, melakukan pengecekan kepengurusan inti, kesesuaian jumlah keterwakilan perempuan, dan kesesuaian alamat Kantor DPP Partai Golkar yang tercantum di administrasi dengan domisilinya yang terletak di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat dengan administrasi.

"Semua dokumen-dokumennya semua sudah lengkap," kata Hadar.Saat mengecek kepengurusan inti, KPU meminta kartu tanda anggota (KTA) Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Sekretaris Jenderal Idrus Marham, dan Bendahara Umum Setya Novanto.

Hal ini dilakukan untuk mencocokan kesesuaian KTA dengan  SK pengurus inti. KPU yang juga melakukan pengecekan absensi menemukan sejumlah pengurus perempuan tidak hadir dalam verifikasi tersebut.

Golkar mempunyai 31,5 persen keterwakilan perempuan atau sebanyak 116 orang. Namun, dari jumlah tersebut hanya 98 orang pengurus perempuan yang hadir. "Yang hadir itu memang belum semua. Itu tidak usah khawatir karena nanti mereka bisa langsung datang ke KPU," kata Hadar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika