REPUBLIKA.CO.ID, BONTANG  --  Rencana British Petroleum menambah investasi di Blok Tangguh Train III menuai kritik DPR. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon menyatakan investasi 12 miliar dolar British Petroleum belum tentu berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

"Kita senang ada ekspansi, tapi berikan keberpihakan ekspansi itu kepada negeri ini," kata Effendi, Senin (5/11), di Bandara Udara PT LNG Badak, Bontang Kalimantan Timur.

Effendi menyatakan sumberdaya alam yang terkandung di bumi nusantara mestinya dikelola sendiri anak bangsa. Ini sesuai amanat konstitusi yang sudah menjadi konsensus para pendiri bangsa. Effendi menolak anggapan bila Pertamina tak mampu mengelola Blok Tangguh.

"Pertamina bukan tak mampu, tapi tidak dibuat mampu. Usia Pertamina jauh lebih tua dari republik ini!" ujar E Simbolon.

Selain mengkritik kebijakan pemerintah di Blok Tangguh, Effendi juga mempertanyakan sikap pemerintah yang belum juga mengambil keputusan soal Blok Mahakam. Menurut Effendi Blok Mahakam merupakan aset besar bangsa Indonesia. Tak ada alasan bagi pemerintah memperpanjang kontrak asing di Blok Mahakam.

"Kita jangan terus bergantung pada asing. Saatnya anak negeri menikmati kekayaan alamnya," kata Effendi.

Komisi VII DPR menurut Effendi akan segera meminta penjelasan pemerintah mengenai kontrak-kontrak asing dalam negeri. Tak tanggung-tanggung Komisi VII bakal meminta langsung keterangan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini.

"Kita tak ingin persoalan yang menyangkut kedaulatan bangsa hanya diterangkan pembantu presiden," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika