REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR meminta sejumlah direktur utama (dirut) BUMN dan juga Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan agar bicara terbuka di hadapan Badan Kehormatan (BK) DPR.
Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid menyatakan, pemanggilan BK DPR terhadap Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan beserta sejumlah dirut BUMN bakal membuka babak baru hubungan eksekutif dan legislatif. Transparansi informasi kedua pihak tersebut menjadi taruhan publik akan bukti reformasi manajemen pemerintahan.
Menurut Hidayat, PKS mengapresiasi respons BK untuk memanggil Dahlan Iskan setelah beredarnya pernyataan lewat sms bodong yang mengatasnamakan oknum anggota DPR sehingga ada pemalakan dan pemerasan di BUMN. “Karena itu, kami minta para dirut BUMN dan juga Pak Dahlan Iskan bicara blak-blakan saja,” kata Hidayat kepada Republika, Ahad (4/11).
Di Madiun, Dahlan Iskan menegaskan, dia siap melaporkan dan membawa kasus “upeti DPR” ke KPK, seusai dirinya memenuhi panggilan BK DPR di Jakarta. “Kalau mereka (BK) meminta saya menyebutkan nama-nama pelakunya, akan saya sebutkan. Terkait laporan ke KPK, itu nanti setelah DPR,” ujar Dahlan seusai memberi orasi ilmiah di Universitas Merdeka Kota Madiun, Jawa Timur, Ahad (4/11).
Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Audit Watch (IAW) menduga, Dahlan sangat intensif meneepon sejumlah direksi BUMN untuk meminta mereka menyebutkan nama-nama anggota DPR yang melakukan pemerasan. Namun, tidak ada satu pun anak buah Dahlan yang menyatakan pernah diperas oleh anggota DPR.
Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro menegaskan, dia siap menghadiri pemanggilan BK DPR untuk mengklarifikasi informasi adanya oknum DPR yang memalak sejumlah BUMN. Ismed pun siap menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi pada BUMN tiap kali rapat dengan DPR hendak dilakukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika