REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemanggilan Badan Kehormatan (BK) DPR RI terhadap Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan, beserta direktur utama BUMN bakal membuka babak baru hubungan eksekutif dan legislatif. Transparansi informasi kedua pihak tersebut menjadi taruhan publik akan bukti reformasi manajemen pemerintahan.
"Saya mengapresiasi respon BK untuk memanggil Pak Dahlan Iskan setelah beredarnya pernyataan lewat sms bodong yang mengatasnamakan oknum anggota DPR sehingga ada pemalakan, pemerasan di BUMN," terang Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Hidayat Nur Wahid, Ahad (4/11).
Di sisi lain, Hidayat juga berharap Dahlan bakal memenuhi undangan BK agar seluruh rumor yang beredar terkuak kebenarannya. Pasalnya, diantara 10 inisial nama yang tersebar via sms itu diduga ada kader partai berlambang padi, kapas, dan bulan sabit ini.
Meskipun secara tata tertib, pemanggilan BK dilakukan secara tertutup, Hidayat berharap Senin (5/11) besok, seluruh pihak yang dipanggil bisa blak-blakan. Namun, harus disertai pula bukti-bukti otentik yang bisa ditindaklanjuti.
"Keterbukaan BK maupun Pak Dahlan Iskan sama dengan melakukan upaya pemberantasan korupsi secara preventif. Pembuktiannya penting untuk membuktikan pada masyarakat hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif balance," papar Hidayat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika