REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ary Dwipayana menilai sikap lunak elite Partai Golkar terhadap Jusuf Kalla sebagai strategi pencitraan. "Ini upaya membangun citra positif partai," kata Ary saat dihubungi Republika, Selasa (30/10).
Ary menyatakan sikap keras yang ditampilkan elite Partai Golkar terhadap JK telah merusak citra Golkar. Publik mempersepsikan Golkar sebagai partai yang tidak demokratis. "Golkar ingin melemahkan opini publik bahwa JK dianiaya partainya sendiri," ujar Ary.
Sikap lunak Golkar terhadap JK juga dinilai Ary sebagai upaya konsolidasi di internal Golkar dalam rangka mensukseskan pencapresan Aburizal Bakrie di 2014. Betapapun JK tetap memiliki kekuatan di tingkat elite maupun akar rumput Partai Golkar. "Dengan begini faksi-faksi di Golkar akan lebih mudah disatukan," katanya.
Seperti diketahui, sejumlah elite Partai Golkar mulai memberikan pernyataan yang lunak atas kabar pencapresan JK di 2014. Wakil Sekretaris Jendral Partai Golkar, Tantowi Yahya misalnya, menyatakan JK tidak perlu keluar dari partai bila ingin maju sebagai calon presiden (Capres) di Pemilu 2014.
"Tidak ada istilah keluar-keluar itu," kata Wakil Sekretaris Jendral Partai Golkar, Tantowi Yahya kepada wartawan, Selasa (30/10), di sela acara Rapimnas ke-IV Partai Golkar, Jakarta.
Tantowi menyatakan partainya mempersilakan kader-kader yang ingin maju sebagai Capres di Pemilu 2014. Kendati begitu secara institusi Partai Golkar tidak akan memfasilitasi.
Hal ini lantaran Golkar sudah resmi mengusung Sang Ketua Umum, Aburizal Bakrie sebagai calon presiden di Pemilu 2014. "Golkar sudah tidak bisa dipergunakan lagi (jadi kendaraan politik). Sesuai Rapimnas ke III lalu kita sudah menentukan dan memutuskan Aburizal sebagai Capres tunggal," papar Tantowi.
Partai Golkar menghormati pilihan politik setiap orang. Hal ini karena undang-undang sudah mengatur siapa orang yang berhak maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.
Menurut Tantowi, sepanjang JK memiliki kendaraan politik (Parpol) yang memenuhi syarat mengajukan presiden, Golkar tidak berkeberatan. "Sesuai amanat UU untuk maju sebagai Capres dan Cawapres perlu kendaraan politik dalam hal ini parpol yang mencukupi suara baik suara di masyarakat maupun suara di parlemen," kata Tantowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika