REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Adanya iklan 'TKI on sale' di Malaysia membuat berbagai pihak geram pada negeri jiran tersebut. Namun, Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, justru menyalahkan Pemerintah.

Pemerintah, menurutnya, harus intropeksi diri sebagai penyelenggara Negara atas beredarnya selebaran itu. Karena, Pemerintah tidak ada niatan untuk membuka lapangan pekerjaaan di dalam negeri. Sementara potensi membuka lapangan pekerjaan terbuka luas. "Selama Pemerintah Indonesia masih bermental calo, masalah TKI akan terus ada," ujarnya, Selasa (30/10).

Baginya, pemerintah sekarang ini lebih cenderung menjadi calo untuk merayu investor ketimbang memikirkan pembangunan industri berbasis tenaga kerja. Sehingga, tegas dia, jika ingin TKI dihormati harkat martabatnya di negara-negara lain, maka pemerintah harus lebih dahulu mengangkat harkat buruh dalam negeri.

Dikatakannya, pemerintah dapat memberi jaminan kesejahteraan dan hak-hak normatif buruh. Tapi, hal itu banyak yang terabaikan. Oleh karena itu, kejadian ini seperti ini tidak terelakkan. Padahal, penderitaan uruh migran di negara tetangga juga sebenarnya tidak beda dengan apa yang dialami oleh buruh dalam negeri.

"Pemerintah lebih pro pada pengusaha dengan alasan menjaga iklim investasi dengan mengorbankan buruh," tegas politikus PDIP ini.

Sebelumnya, beredar selebaran yang berbunyi “Indonesian maids now on SALE”. Selebaran berwarna putih itu beredar di jalan-jalan negara Malaysia. Pembantu Indonesia dijual atau 'diobral'. Di sisi kiri tulisan tampak ada tulisan diskon 40 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika