REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku menunggu undangan DPR RI guna menjelaskan perkara inefisiensi PLN. Sebelumnya berdasarkan data BPK, selama PLN dipimpin Dahlan di 2009 hingga 2010 terjadi pemborosan di perseroan itu hingga Rp 37,6 triliun.
"Saya tunggu, kan DPR yang minta," katanya Senin (29/10). "Sampai saat ini saya belum dapat undangan belum sama sekali,". Ia pun menekankan, kalau DPR mengundangnya, dirinya memastikan akan datang. Ia mengaku akan menjelaskan mengapa gas menjadi minim di PLN.
Terkait kesulitan gas, ia menuturkan PLN kerap kali mengalami kesulitan mendapatkan komoditas ini meski sudah ada kontrak dengan BUMN gas. "Misal dikatakan karena ada sanksi (dalam kontrak dengan perusahaan gas), bahkan mereka nggak mau teken kontrak," jelasnya.
Karenanya, kata Dahlan, PLN akhirnya berupaya mencari sendiri gas dari ladang gas. Bahkan sewaktu menjadi Dirut PLN dirinya sudah merencanakan ke Irak guna memenuhi gas kepodang.
Disinggung mengenai pengungkapan isi sms ke Sekretaris Kabinet Dipo Alam terkait upeti DPR, Dahlan mengaku tak akan melakukan itu. "Lah wong laporan atasan, kok diungkap ke publik," katanya.
Ia menuturkan itu hal yang melanggar etika. "Yang penting kan teman-teman BUMN sekarang-kan lebih percaya diri, tidak mau ngasih lagu," tegasnya.
Mei lalu, BPK menemukan delapan unit pembangkit berbasis dual firing (bisa menggunakan gas dan minyak). Akibat gas untuk PLN minim, PLN harus menggunakan gas yang lebih mahal.
Ini membuat PLN kehilangan kesempatan melakukan penghematan biaya bahan bakar. Yakni sebesar Rp 17,9 triliun pada tahun 2009 dan Rp 19,7 triliun pada tahun 2010.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
