REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini, membenarkan inefisiensi PLN sebesar Rp 37,60 triliun selama 2009 hingga 2010 terjadi guna menyelamatkan Jakarta dari pemadaman total. Pasokan gas ke sejumlah pembangkit listrik PLN yang mengalirkan listrik ke Jakarta, turun drastis dan membuat manajemen harus mengalihkan energi primer pembangkit ke BBM.
"Sebenarnya, kalau itu tak dilakukan, ternyata gas turun dan PLN tidak membeli BBM, memang akan terjadi kegelapan di Jakarta," tegasnya, Senin (29/10). Bukan hanya Jakarta, ini pun akan menjalar ke sejumlah wilayah di sekitar Jakarta.
Karena itu, kata Rudi, PLN pada masa kepemimpinan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, terpaksa membeli BBM. Pasalnya mau tak mau pasokan listrik untuk masyarakat tak boleh terputus.
Lagipula, kata dia, inefisiensi itu juga tak hanya terjadi di 2009 hingga 2010 saja. "Selama empat tahun, dengan metode dimension less, harga gas yang sama dan BBM yang sama ternyata PLN sudah lakukan inefisiensi," jelasnya.
Namun dia yakin dengan klarifikasi dari Dahlan, persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Ia memastikan persoalan yang terjadi antara Dahlan dan DPR hanya miskomunikasi saja.
Hal senada juga dikatakan Direktur Utama PLN Nur Pamudji. Ia menuturkan pasokan gas yang habis di beberapa pembangkit listrik PLN membuat pihaknya menggelontorkan dana tambahan untuk membeli BBM.
Di pembangkit Muara Tawar misalnya, ia menuturkan saat itu gas berkurang 100 MMSCFD karena keputusan pemerintah yang ingin gas lebih banyak dipakai industri. "Ya karena itu mau tidak mau kita harus ganti. Ganti pakai apa? Ya, BBM," jelasnya. "Kan pembangkit listrik harus operasi terus." Bila tidak, kata dia, sejumlah wilayah yang dialiri PLN bisa mati listrik.
Lagipula, kata dia, persoalan inefisiensi ini tak bisa menyalahkan Dahlan sepenuhnya. Karena Dahlan baru menjabat sebagai Dirut PLN 23 Desember 2009. Diungkapkannya inefisiensi itu juga sudah berlangsung lama. Bahkan di 2008 lalu, ia pun yakin inefisiensi di PLN lebih besar dari data BPK.
Pasalnya ada kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi Rp 6 ribu per liter. "Jadi kalau Pak Dahlan bilang kerugian sebenarnya bisa Rp 60 triliun, ya memang benar," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
