REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah ternyata sudah menyusun rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Meski belum menegaskan apakah kenaikan ini akan dilakukan 2013 nanti, Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengaku Menteri Keuangan (Menkeu) sudah dapat lampu hijau untuk menaikkan BBM tertentu ini.
"Namun kenaikan ini tetap akan mempertimbangkan berbagai sisi," katanya, Senin (29/10). Dari sisi eksternal, misalnya, kenaikan BBM bersubsidi akan ditentukan besaran harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dan nilai keekonomian.
"Kalau ternyata harga minyak turun jadi 60 dolar AS, ya kita nggak perlu naikkan," jelasnya. Bila situasi sebaliknya terjadi, di mana harga ICP naik signifikan, maka harga premium dan solar pun akan segera dirubah.
Selain itu sisi internal juga akan dilihat. Salah satunya, apakah perekonomian RI sehat atau tidak. "Seperti daya tawar barang-barang Indonesia, jangan sampai ketika dinaikkan ekspor bakal terganggu," tegas Rudi.
Terkait skenario yang akan dipakai bila BBM bersubsidi jadi dinaikkan, ia menuturkan, pemerintah sudah menyiapkan tiga skenario. Rencananya, yakni kenaikan menjadi Rp 6 ribu sekaligus, kenaikan sebesar Rp 500 per bulan sampai Rp 6 ribu, lalu kenaikan sebesar Rp 500 per tiga bulan.
"Tapi nanti kita lihat mana yang baik untuk rakyat supaya tak ada gejolak dalam ekonomi secara short term," katanya. Tapi ia menjamin untuk jangka panjang, kenaikan ini akan membawa manfaat signifikan terutama bagi sektor infrastruktur.
Ia menilai dengan menaikkan BBM bersubsidi akan ada pengalihan subsidi dari BBM ke infrastruktur. "Bayangkan subsidi Rp 300 triliun, bisa kita pakai untuk bangun dua jembatan selat sunda, tiga kilang BBM dan jalan sepanjang 10 ribu km dan bukan jalan tol," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika