REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Koordinator BUMN Care Community meminta Direksi BUMN proaktif dan tidak takut dan ragu-ragu dalam membeberkan nama-nama oknum anggota DPR yang meminta "jatah" kepada BUMN baik secara halus maupun terang-terangan.
"Pengumuman seperti ini sangat penting agar polemik tidak berkepanjangan dan Direksi BUMN juga harus mengambil inisiatif untuk melaporkan oknum-oknum DPR tersebut kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan," kata Koordinator BUMN Care Community Budi Purnomo Karjodidihardjo di Jakarta, Sabtu.
Budi meminta anggota DPR-RI untuk benar-benar serius mendukung program BUMN yang bersih dan bebas korupsi. Masih adanya laporan soal peminta jatah oleh oknum DPR-RI membuktikan tidak adanya niat baik untuk bersama-sama membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Dia menambahkan, pimpinan DPR-RI jangan emosional menanggapi laporan itu dan seharusnya lebih banyak melakukan introspeksi sambil melakukan evaluasi agar anggota DPR-RI menjadi lembaga yg lebih berwibawa dengan menyapu bersih oknum DPR yg korup dan mendukung upaya Menteri BUMN memerangi koruptor di BUMN maupun di DPR.
Budi meminta anggota DPR RI Effendy Simbolon untuk bersabar, tidak perlu memanggil paksa Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk datang ke DPR-RI.
"Karena pada panggilan pertama, Dahlan sedang keliling berbagai kota dengan Presiden SBY, dan panggilan kedua, Dahlan sedang di berbagai tempat yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari terkait dengan kesejahteraan rakyat. Apalagi Dahlan sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir asalkan dengan undangan yang formal," ujarnya.
Sementara itu terkait dengan temuan BPK mengenai adanya inefisiensi di PLN sebesar Rp37,6 triliun ketika Dahlan menjadi Dirut PLN, sebenarnya sudah dijelaskan yang bersangkutan di berbagai media.
Inefisiensi sejak dulu dipastikan lebih dari Rp 27,6 triliun bahkan Dahlan menyatakan lebih dari Rp100 triliun.
Dahlan menurutnya, dihadapkan kepada pilihan, Jakarta mati total karena tidak ada listrik, transaksi perbankan berhenti, rumah sakit berhenti, bahkan pemerintahan bisa berhenti.
"Menteri BUMN mengambil pilihan Jakarta tidak boleh mati, dengan berbagai konsekuensinya dan Dahlan sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir di DPR-RI pada waktu yang tepat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
