REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hubungan DPR dan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, semakin memanas. Hal ini ditandai dengan sikap Komisi VII DPR yang melaporkan ketidakhadiran Dahlan dalam rapat Panja Hulu Listrik pada Sidang Paripurna, Kamis (25/10).

"Dalam agenda Panja Hulu Listrik yang dilaksanakan Komisi VII ini, Menteri BUMN Dahlan Iskan selama dua kali berturut-turut tidak menghadirinya dengan berbagai alasan,"ujar Anggota Komisi VII, Daryatmo, dalam Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (25/10).

Padahal, menurutnya, Komisi VII sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan Panja Hulu Listrik. Namun, ketidakhadiran Dahlan dianggap tidak menghargai Parlemen.

Daryatmo mengatakan Komisi VII ingin meminta penjelasan pada mantan Dirut PLN tersebut atas audit BPK tentang ketidakefisienan anggaran dalam BUMN PLN yang mencapai Rp 37,6 triliun.

Untuk itu, Daryatmo meminta pada Pimpinan DPR agar mengizinkan Komisi VII untuk tetap mengadakan Panja Hulu Listrik pada masa reses sidang DPR. Dia juga meminta pimpinan menindaklanjuti ketidakhadiran Menteri BUMN tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika