REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempertanyakan orisinalitas laporan audit keuangan proyek pembangunan Pusat olah raga Hambalang yang sempat beredar di kalangan media massa. Laporan yang sempat beredar itu dinilai patut dipertanyakan keasliannya.

Anggota BPK, Rizal Djalil, menyatakan laporan audit BPK selalu dilengkapi dengan nomor dan tanda tangan pimpinan BPK. Pihaknya meyakini laporan yang asli ada di kantornya dan bukan yang beredar luas.

Pihaknya meminta masyarakat untuk bersabar menunggu laporan yang ada di pihaknya. "Bisa saja orang mengaku-ngaku. Audit BPK yang beredar pasti ada nomornya dan lengkap semua," kata Rizal di Kantor BPK, Jakarta, Rabu (24/10).

Rizal yang menjabat sebagai anggota BPK mengaku belum melihat draf laporan audit tertanggal 1 Oktober 2012, yang beredar di kalangan media. Saat disodorkan draf laporan audit yang beredar, Rizal mempersoalkan tidak adanya nomor dan pimpinan BPK yang menandatanganinya. Dia menjelaskan ciri-ciri laporan audit BPK itu bersampul. "Ada nomornya yang meneken. Jadi tidak sembarangan," ujarnya.

Anggota Panitia Kerja (Panja) proyek Hambalang Komisi X DPR, Dedy Gumelar alias Miing, membenarkan bahwa draf laporan hasil audit BPK yang diterima pewarta sama dengan draf laporan BPK yang sudah dibacanya. Namun demikian, politikus PDIP ini tidak menjelaskan

bagaimana dirinya mendapatkan dokumen negara itu. Ia hanya membenarkan bahwa isi draf laporan tidak mencantumkan nama Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Malarangeng, sebagai pejabat negara yang terindikasi melakukan penyimpangan.

Draft Laporan yang diterima pihaknya berakhir pada Sesmenpora. "Ini tidak masuk di logika kita semua. Mana mungkin Sesmenpora bisa berhubungan langsung dengan menteri," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika