REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR meminta hasil akhir audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proyek Hambalang diserahkan besok, Kamis (25/10) sebelum masa reses.
Anggota Panitia Kerja (Panja) Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional, (P3SON) Hambalang DPR RI, Zulfadhli, meminta audit Hambalang segera diselesaikan agar DPR dapat menyampaikan hasil audit kepada publik.
"Paling lambat Kamis (25/10)," jelasnya saat dihubungi, Rabu (24/10).
Selain masa reses, ia beranggapan waktu yang digunakan BPK dalam mengaudit sudah berjalan lama, yakni sembilan bulan. Ia mengatakan tidak ada alasan bagi BPK untuk menunda penyerahan hasil audit.
"Ini semakin meyakinkan bahwa ada dugaan persoalan di internal BPK. Bisa saja terjadi intervensi," ujar politisi Golkar itu.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar rapat pada Rabu (24/10) dengan agenda pembahasan hasil akhir audit proyek Hambalang yang diduga telah merugikan negara.
Rapat juga akan membahas soal adanya intervensi di tubuh BPK.
Selain mendengarkan hasil audit, Anggota VI BPK Rizal Djalil akan mempertanyakan soal adanya dugaan intervensi yang sempat diungkap oleh Anggota II BPK, Taufiqurrachman Ruki.
"Saya ingin sampaikan ke teman-teman, masalah intervensi itu bagaimana, harus kelar hari ini. Ada atau tidak dan yang intervensi itu siapa? Saya akan mempertanyakan itu," kata Rizal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
