REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Legislatif masih heran dengan inefisiensi yang terjadi di tubuh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mencapai Rp 37,60 triliun. DPR.
Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar Satya W Yudha mengatakan bisa saja masalah inefisiensi PLN disebabkan kesalahan manajemen.
Pasalnya, molornya proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 10 ribu mega watt (MW) juga menjadi alasan mengapa PLN tak mampu berhemat. "Terlambatnya proyek ini membuat pembangkit PLN masih menggunakan BBM," jelasnya.
Persoalan ini kata dia erat kaitannya dengan kepemimpinan dalam manajemen PLN dulu. "Makanya kita perlu klarifikasi Dahlan Iskan," ujarnya. Menurutnya DPR ingin mengaudit Menteri BUMN itu. Ia pun menegaskan tak tertutup kemungkinan direksi sebelum Dahlan juga bisa diseret ke DPR.
"Jadi kita dengarkan dulu klarifikasi Pak Dahlan Rabu (24/10) nanti," tegasnya. "Kalau memang tak bisa dapat listrik karena Permen kita akan ubah Permen. Tapi kalau karena manajemen dan dia mengatakan ini dari direksi lama, kita juga akan panggil mereka."