REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) turut serta dalam aksi Petisi Blok Mahakam bersama aliansi lainnya seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), tokoh-tokoh Petisi Blok Mahakam, dan Serikat Pekerja Pertamina.
"Kita aksi damai di depan Istana Negara. Jumlah massa 500 org dikawal oleh 200 polisi," ujar Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) KAMMI Sugeng Wiyono kepada Republika Rabu (17/10).
Sugeng menuturkan perwakilan massa aksi sempat diterima oleh staf setneg. "Katanya, petisinya akan disampaikan ke Presiden," kata Sugeng.
Sugeng menyatakan tuntutan tegas kepada pemerintahan SBY-Boediono agar melakukan nasionalisasi seluruh asset tambang nasional.
"Kami juga meminta kepada pemerintahan SBY-Boediono untuk memutus kontrak Blok Mahakam paling lambat 31 Desember 2012 dan mendukung pemerintah melalui PT Pertamina mengelola Blok Mahakam sejak berakhirnya kontrak dari Total EP pada 31 Maret 2017," kata Sugeng.
Blok Mahakam merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia dengan rata-rata produksi sekitar 2.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Cadangan blok Mahakam sekitar 27 triliun cubic feet (tcf).
Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam ditandatangani pemerintah dengan Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation (Jepang) pada 31 Maret 1967 beberapa minggu setelah Soeharto dilantik menjadi Presiden RI ke-2.
Kontrak berlaku selama 30 tahun hingga 31 Maret 1997. Beberapa bulan sebelum Soeharto lengser, kontrak Mahakam diperpanjang selama 20 tahun, sehingga kontrak akan berakhir pada 31 Maret 2017.
Karena besarnya cadangan tersisa, pihak asing telah kembali mengajukan perpanjangan kontrak. Di samping permintaan dari manajemen Total, PM Prancis Francois Fillon telah meminta perpanjangan kontrak Mahakam pada kesempatan kunjungan ke Jakarta Juli 2011.
Disamping itu Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis Nicole Bricq kembali meminta perpanjangan kontrak saat kunjungan Jero Wacik di Paris, 23 Juli 2012.
Ikuti Whatsapp Channel Republika