REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - DPR RI meminta Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) untuk pro kepentingan lokal.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI terkait pencapaian lifting migas tahun 2012, Rabu (17/10).

"Misalnya soal Blok Mahakam, berikan dong ke Pertamina," kata anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar Halim Kalla. "Kita mungkin lihat Pertamina belum bisa lakukan sendiri tapi kan bisa dengan upaya lain."

Menurutnya ini juga terkait persoalan Blok Tangguh di Papua yang dioperatori BP. Sebagaimana diketahui semua gas yang ada di Train 1 dan Train 2 blok ini digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan ekspor.

"Makanya kita ingin agar ini bagaimana caranya jangan diberikan semua ke ekspor," tuturnya. "Ke depan BP Migas harus lebih membela kepentingan lokal," tukasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika