REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi III DPR tidak menyetujui usulan alokasi anggaran pembangunan gedung DPD di 33 provinsi senilai 669 Milyar. Hal ini dikarenakan, anggaran tahun 2013 hingga 2014 difokuskan untuk menunjang dan memperkuat institusi penegak hukum.
"Komisi III tidak menyetujui anggaran untuk pembangunan gedung DPD senilai 669 milyar di 33 propinsi dan sosialisasi amandemen yang bukan merupakan tu poksi DPD tapi tupoksi MPR," ujar Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika di Gedung Parlemen Jakarta, Jumat (12/10).
Dia menjelaskan, anggaran untuk gedung DPD tersebut akan di realokasi ke biaya operasional dan tunjangan terhadap penyelidikan dan penyidikan di institusi kepolisian dan kejaksaan khususnya dalam hal penanganan tindak pidana korupsi.
Kemudian selanjutnya kata dia, akan digunakan Kemenkumhan untuk pelaksanaan impres no 1 tahun 2010 soal lembaga pemasyarakatan dan pembangunan gedung pengadilan. Sebab, kedua hal itu belum maksimal pembangunannya.
Selain itu, juga bagi keperluan Mahkamah Agung, ada untuk gedung BNPT, Komnas HAM, BNN, Komisi Yudisial dan MPR RI.
"Sisanya kita bawa ke Kemenkumhan untuk pelaksanaan Impres no 1 tahun 2010 soal lembaga pemasyarakatan yang kita tau masih belum maksimal dan pembangunan gedung pengadilan yang belum selesai, Mahkamah Agung, ada untuk gedung BNPT, Komnas HAM, BNN, Komisi Yudisial dan MPR RI,"jelasnya.
Oleh karena itu, Komisi III kata Pasek berharap agar DPD mengikhlaskan anggaran tersebut karena memang, keperluan institusi penegakkan hukum yang mendesak.
"Jadi anggaran yang untuk 33 gedung itu untuk DPD mohon maaf, pemaklumannya agar diikhlaskan untuk kepentingan yang tadi itu, karena 2013 - 2014 mari kita fokus untuk menunjang pemberantasa korupsi dengan memperkuat institusi kepolisian dan kejaksaan,"kata Politisi Demokrat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
