REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) melalui hasil surveinya terhadap 1.700 responden di seluruh Indonesia, menemukan efikasi atau keterlibatan publik terhadap politik masih relatif rendah, sehingga membuka kemungkinan meningkatnya sikap apolitis masyarakat.
"Konsolidasi di Indonesia masih dihadapkan pada rendahnya efikasi politik warga, dan ketika berhubungan dengan sistem politik masyarakat cenderung merasa tidak berdaya. Efikasi yang rendah membuka kemungkinan meningkatnya sikap apolitis warga," ujar salah satu peneliti dalam tim peneliti P2P LIPI, Wawan Ichwanuddin dalam diskusi 'Persepsi Masyarakat Terhadap Demokrasi di Indonesia,' di Jakarta, Kamis (11/10).
Menurut Wawan, berdasarkan survei terhadap 1.700 responden berusia 17 tahun atau sudah menikah, yang diwawancarai selama 25 Juni hingga 10 Juli 2012, sebanyak 23 persen mengaku tertarik pada masalah politik atau pemerintahan, sementara 30 persen lain menyatakan tidak tertarik atau tidak tertarik sama sekali.
Dia mengatakan setengah responden atau sekitar 46 persen mengaku jarang atau sangat jarang mendiskusikan masalah politik, dan lebih dari sepertiga responden mengaku tidak pernah membicarakan masalah politik baik dengan keluarga maupun teman atau tetangga.
"Hanya 20,2 persen yang mengaku sering atau sangat sering mendikusikan masalah politik dengan teman, rekan kerja atau tetangga, sedangkan yang melakukan diskusi politik dengan keluarga sebanyak 16,8 persen," bebernya.
Wawan menyatakan, dalam hal ekspose berita politik, televisi masih menjadi yang dominan bagi masyarakat. Sebanyak 48,8 persen mengaku setiap hari atau hampir setiap hari dalam satu pekan menonton berita politik di televisi, sementara di koran, radio dan internet hanya sekitar 10 persen.
Hasil survei P2P LIPI juga menyatakan persepsi responden bahwa mereka dapat mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan keputusan sangat rendah.
"Hanya 12,8 persen yang merasa bahwa mereka bisa mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan keputusan, selain itu hanya sepertiga responden atau 30,1 persen yang merasa bahwa keluhan mereka diperhatikan oleh pejabat pemerintah. Padahal, mayoritas responden merasa kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap kehidupan mereka sehari-hari," ujar Wawan.
Menurut dia apabila kondisi ini dibiarkan, sikap apolitis publik akan terus meningkat dan mengancam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika