REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, menyatakan kewenangan mencabut pembahasan rancangan undang-undang dari program legislasi nasional (Prolegnas) ada pada pimpinan DPR. Meskipun fraksi Demokrat meminta pembahasan revisi UU KPK dihentikan, pihaknya mengaku tak bisa berbuat banyak.

"Hal ini seluruhnya merupakan kewenangan pimpinan, kita disini cuma mengikuti," katanya di Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (11/10).

Ia berpandangan, untuk saat ini Fraksi Partai Demokrat hanya fokus memprioritaskan pembahasan rancangan undang-undang yang lain, karena melihat situasi sosial dan politik yang berkembang dewasa ini, revisi UU KPK bisa menimbulkan banyak polemik.

"Demokrat lebih mendukung pembahasan undang-undang lain, karena pembahasan revisi UU KPK untuk saat ini bisa banyak menimbulkan polemik,"kata anggota Komisi I itu.

Sebelumnya, ia meminta agar pembahasan revisi UU KPK segera dihentikan."Fraksi sudah mengirim surat ke pimpinan DPR. Kami minta revisi UU KPK dihentikan pembahasannya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika