REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah, mengatakan ketegasan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Polri adalah pidato yang tegas. Dia yakin, rakyat akan berada sepenuhnya di belakang SBY, karena pidato itu benar-benar memenuhi semua keinginan rakyat Indonesia.
“Pidatonya tanpa cela, cerdas dan tegas. Pidato tersebut memenuhi semua keinginan rakyat Indonesia tentang sikap SBY terhadap pemberantasan korupsi. Semua poin yang disampaikan SBY sudah mencakup semua tuntutan rakyat,” ujar Iberamsjah, Selasa (9/10).
Saat ini menurutnya rakyat tinggal menunggu pembuktian sikap dan ketegasan KPK dalam memberantas korupsi. Rakyat akan melihat apakah semua keluhan KPK selama ini terhadap pemberantasan korupsi hanya wacana saja atau hanya untuk menutupi ketidakmampuan dan keseriusan KPK dalam pemberantasan korupsi.
“Kita akan lihat nanti konsekuensi KPK. KPK harus membuktikan bahwa kendala yang selama ini mereka keluhkan bukan hanya lempar tanggungjawab saja atas ketidakseriusan mereka memberantas korupsi,” tegasnya.
Dengan kewenangannya yang besar seperti diatur UU saat ini, menurutnya, KPK harus bisa membuktikan pemberantasan korupsi dengan fakta dan bukan hanya dengan janji saja. Semua perkara korupsi yang sampai saat ini masih menggantung di KPK, kata dia, seperti kasus korupsi pajak, kasus Hambalang, Wisma Atlet, Kasus PON Riau dan sebagainya, harus bisa dituntaskan oleh KPK.
“Ini sudah pernyataan langsung dari SBY bahwa dia mendukung penuh langkah KPK. Maka jangan hanya fokus pada masalah korupsi Simulator SIM, tapi juga korupsi-korupsi lainnya yang ditangani KPK,” tegasnya.
KPK juga, menurutnya, tidak lagi mengembangkan isu bahwa ada campur tangan penguasa dalam penangangan perkara mereka, terutama terkait kader-kader SBY di Partai Demokrat. ”Dengan pernyataan SBY ini maka nama-nama yang kerap disebut-sebut terlibat dalam perkara-perkara korupsi ketar-ketir saat ini. Kecuali pernyataan Nazaruddin benar bahwa penyidik KPK sudah diamankan oleh orang-orang yang disebut dalam kasus korupsi,” imbuhnya.
Terkait dengan Polri, dirinya menegaskan bahwa Polri saat ini seperti makan buah simalakama. Meneruskan keingiannya untuk memproses Novel maka dia artinya menentang atasannya dalam hal ini presiden. Namun, kata dia, jika tidak melanjutkan, maka artinya omongan bahwa jajaran petinggi Polri termasuk kapolri tidak bisa mengintervensi penyidik, ternyata bohong.
Dengan kondisi ini maka ke depannya tidak ada alasan bagi polri untuk melanjutkan atau menghentikan penyidikan sesuai tuntutan rakyat. ”Artinya kalau penyidikan bisa dihentikan, maka rakyat akan berpikir bahwa Polri juga bisa mengada-ada melakukan penyidikan,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
