REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pascaberakhirnya kerja sama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan Nippon Asahan Aluminium (NAA) pada 2013, pemerintah diharapkan menguasai kepemilikan penuh saham Inalum.

"Pemerintah diharapkan membentuk konsorsium baru untuk menangani PT Inalum pascaberakhirnya kerja sama dengan pihak NAA, kalau perlu, ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang khusus menangani Inalum," kata pengamat energi Marwan Batubara di Jakarta, Senin (8/10).

Audit keuangan Inalum, menurut Marwan, harus dilakukan oleh lembaga yang tidak memiliki kepentingan di dalamnya. "Pemerintah harus memakai lembaga audit yang independen dan bebas dari kepentingan pihak Jepang dan Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu cara agar Inalum bisa dimiliki oleh pemerintah," paparnya.

Sedangkan Ketua Otorita Asahan, Effendi Sirait, mengatakan pascaberakhirnya kerja sama antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan Nippon Asahan Aluminium (NAA) pada 2013, pihak Jepang masih berambisi membeli 30 persen saham perusahaan yang berbasis di Sumatera Utara itu.

"Pihak Jepang masih berambisi bisa menjadi bagian dari pemegang saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Saat ini Jepang melalui konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA) menguasai sekitar 60 persen saham Inalum," ujarnya.

Effendi menambahkan, sebagai pemegang saham mayoritas, otomatis yang menjadi keinginan Jepang harus diikuti. Pihak Jepang meminta agar kerja sama yang dimulai sejak 1975 tetap dilanjutkan.

"Mereka awalnya meminta agar kerja sama tetap dilanjutkan. Tapi, pemerintah sudah menegaskan bakal mengakhiri kerja sama dan pihak Jepang menyampaikan minat agar bisa memiliki 30 persen saham atas Inalum pasca pengakhiran kerja sama pada 2013," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika