REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail mendukung perjuangan buruh se-Indonesia yang menuntut penghapusan sistem kerja alih daya (outsourcing) dengan mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI.

"Dukungan ini setelah melakukan audiensi dengan para serikat pekerja," katanya di Depok, Jawa Barat, Jumat.

Surat Wali Kota Depok tertanggal 5 Oktober 2012 dengan nomor 251/1187/-Disnakersos berisikan dukungan dihapuskannya "outsourcing" atau alih daya, merevisi Permenakertrans No 13 tahun 2012 terkait penetapan Komponen Hidup Layak (KHL) dengan menetapkan sekurang-kurangnya 86 komponen.

Selain itu, juga membuat petunjuk pelaksanaan UU BPJS dan pelaksanaan jaminan kesehatan dan memberlakukan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia pad 1 Januari 2014, dengan menetapkan iuran jaminan kesehatan untuk buruh tetap dibayarkan pengusaha.

Wakil Ketua FPSMI Kota Depok, Wido Pratikno mengatakan bahwa upah buruh di Indonesia lebih rendah dibanding dengan negara ASEAN lainnya. Karena itu ia yakin investor tidak akan lari jika UMK buruh tahun 2013 sebesar Rp 2,2 juta untuk Depok dan Rp 3,2 juta untuk DKI Jakarta.

"Indonesia iklim investasinya kondusif dan juga pertumbuhan ekonomi tinggi, jadi saya yakin jika upah dinaikkan pengusaha tak akan gulung tikar," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika