Kamis 04 Oct 2012 22:09 WIB

Anggota DPR yang Disebut Yulianis tak Bisa Dihubungi

Rep: Aghia Khumaesi/ Red: Hafidz Muftisany
Yulianis mengenakan cadar saat menjadi saksi dalam kasus korupsi Wisma Atlet
Foto: Republika/Edwin Dwi
Yulianis mengenakan cadar saat menjadi saksi dalam kasus korupsi Wisma Atlet

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sejumlah Anggota DPR yang dituding terlibat dengan perusahaan milik politisi Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin Permai Group enggan dikonfirmasi. Mereka tidak bisa dimintai keterangan lewat pesawat Telepon.

Anggota DPR tersebut diungkapkan Mantan Wakil Direktur Keuangan  Permai Groups Yulianis dalam kesaksiannya dalam persidangan Angelina Sondakh hari ini, Kamis (4/10).

Mereka yang disebut diantaranya, Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin, Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey, anggota Komisi VIII Zulkarnaen Djabar, anggota Komisi VIII Abdul Kadir Karding dan anggota Komisi III Said Abdullah.

Namun, berdasarkan pantauan Republika, sejak jam 14.30 WIB siang hingga pukul 17.00 WIB, sejumlah nama tersebut belum bisa dihubungi. Di mana saat dihubungi panggilan tersebut selalu berbunyi  'nomor yang Anda tuju sedang dialihkan, mohon tunggu sebentar' dan setelah itu diakhiri dengan permintaan tinggalkan pesan 'silakan tinggalkan pesan'.

Hal ini berbeda dengan Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey yang berhasil dihubungi dan ditemui oleh wartawan di Gedung Parlemen Jakarta. Meski Olly membantah akan tuduhan tersebut. Sebab, menurutnya tuduhan itu tak beralasan.

"Nama Permai aja baru saya dengar kamu ngomong,caranya ngamankannya gimana, kapan saya ketemu yulianis, Nggak ada,"ujarnya pada Republika saat ditemui di Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (4/10).

Dia menjelaskan bahwa selain tidak mengenal Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai yulianis tersebut, dirinya juga bahkan tidak mengetahui alamat kantor Permai. Sehingga, dia mengaku tidak pernah bertandang ke kantornya.  

"Kantornya aja saya nggak pernah, saya tidak tahu alamat kantornya apalagi mau datang, kenal juga nggak,"kata Politisi PDIP tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement