REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Kinerja pemerintah menyelesaikan persoalan buruh masih buruk. Janji-janji pemerintah untuk memperbaiki nasib buruh baru sebatas retorika.
"Demo yang dilakukan para buruh mencerminkan buruknya kinerja pemerintah memperbaiki nasib pekerja," kata anggota Komisi IX DPR bidang tenaga kerja, Okky Asokawati, Kamis (4/10) kepada Republika.
Okky menyatakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar lebih banyak berjanji ketimbang beraksi menghapus dan mengurangi sistem outsourcing. "Pemerintah lamban menyikapi permintaan buruh untuk penghapusan outsourcing, menolak upah murah dan iuran BPJS. Hanya retorika belaka," kata Okky.
Tuntutan buruh agar sistem kerja outsorching dihapus bisa dipahami. Outsourcing dirasa tidak adil dan tidak memberikan jaminan penghasilan serta karier kepada buruh. Apalagi, kata Okky, Kemenakertrans tidak meyediakan tenaga memadai untuk mengawasi mekanisme outsorcing di berbagai perusahaan.
"Padahal di Kemenakertrans ada Direktorat Pembina Pengawas Ketenagakerjaan yang seharusnya dapat berkomunikasi dengan serikat buruh. Sehingga, demo buruh bisa dihindari," paparnya.
Menurut Okky demo yang dilakukan buruh juga tak lepas dari kegagalan pemerintah menginformasikan UU BPJS yang sudah disahkan. Akibatnya buruh tidak mendapatkan info akurat terkait sistem jaminan sosial yang akan dilaksankan oleh BPJS.
Jika pemerintah tidak pernah serius mengindahkan tuntutan buruh, bukan tak mungkin ekonomi Indonesia bakal terganggu. Pasalnya demo buruh yang dilakukan secara besar-besaran ditengarai Okky bisa membuat para investor berpikir ulang berinvestasi di Indonesia. "Harus dicari solusi terbaik yang menguntungkan pengusaha dan buruh," kata Okky
Ikuti Whatsapp Channel Republika