REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan otonomi daerah memberi dampak positif pada meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap porses politik lokal.

Sultan mengemukakan hal itu pada pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Yogyakarta, Selasa (2/10) malam. Tema kongres kali ini 'Satu dasawarsa implementasi otonomi daerah.'

Dijelaskan Sultan, isu aktual yang relevan dengan tema tersebut antara lain, good governance yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan sumber daya manusia (SDM) eksekutif dan legislatif. Selain itu, juga pelayanan publik yang berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Demikian juga isu tentang koordinasi provinsi dan kabupaten/kota, serta kerjasama antar daerah yang berhubungan dengan pemekaran daerah. Lebih lanjut Sultan mengatakan dalam forum ini juga perlu dipertanyakan apakah para ekonom yang berada di birokrasi dan akademisi berminat mengubah karya bangsa sendiri menjadi sebuah bidang studi ekonomi yang tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang eksploratif, tetapi juga sebagai cara bangsa ini meraih kesejahteraan.

"Memang dengan otonomi daerah kita juga tidak menutup mata merebaknya tindak korupsi yang terdesentralisasi. Ini dilakukan oleh mereka yang berjiwa predator, dan maraknya money politics," kata Sultan.

Di era reformasi, katanya, telah terjadi kenaikan jumlah daerah otonom dari 27 menjadi 33 provinsi, dari 292 menjadi 465 kabupaten/kota. Usaha pembangunan umumnya berorientasi untuk memperbaiki standar hidup masyarakat. "Strategi pencapaian kesejahteraan antara lain dengan menguatkan nilai-nilai sejarah lokal, budaya lokal, dan produksi ekonomi lokal," katanya.

Karena itu, ekonom ditantang untuk melakukan kajian dan temuan sistem ekonomi lokal. Meskipun di masing-masing daerah tidak bisa seragam ekonomi lokalnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika