REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tuntutan buruh agar pemerintah menghapus sistem kerja outsourcing dinilai masuk akal. "Substansi  tuntutan mereka masih rasional dan realistis," kata Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y. Tohari kepada Republika, Rabu (3/10).

Hadjriyanto mengatakan outsorching tidak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Sistem ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. "Maka tuntutan penghapusan outsourching perlu mendapatkan perhatian segera" ujarnya.

Pemerintah tidak boleh mengabaikan tuntutan para buruh. Pemerintah harus mampu mengajak pengusaha dan buruh duduk bersama membahas persoalan yang dihadapi buruh.

Bila ini dilakukan Hadjriyanto percaya persoalan buruh akan bisa diselesaikan. "Saya yakin tidak ada permasalahan yg tidak bisa diselesaikan," katanya.

Menurut Hajriyanto buruh tenaga buruh tidak boleh dieksploitasi hanya untuk keuntungan majikan atau pengusaha. Buruh harus dilibatkan dalam berbagai urusan perusahaan.

 Ini penting supaya mereka tahu kondisi perusahaan secara menyeluruh dan komprehensif. "Agar tuntutan-tuntutannya sesuai dengan kemampuan perusahaan," katanya.

Kepedulian pengusaha terhadap nasib buruh sama saja menjalankan perintah agama. Hajriyanto menyatakan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "bayarlah buruhmu sebelum kering keringatnya".

 Sabda ini menurutnya mengandung arti bahwa buruh atau pekerja harus dihargai, dihormati, dijaga harkat martabatnya secara kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hajriyanto menilai unjuk rasa yang dilakukan para buruh merupakan bagian dari demokrasi. Menurutnya Konstitusi memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika