REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sebanyak 3.500 personel gabungan TNI dan Polres Bogor dikerahkan dalam mengawal aksi buruh nasional yang akan berunjuk rasa, Rabu (3/10), menuntut perbaikan upah.
"Personel keamanan yang dilibatkan dari Kepolisian dan TNI total ada 3.500. Fokus pengamanan kami adalah pengamanan di sekitar perusahaan, pengamanan jalur dan antisipasi anarkisme pada saat unjuk rasa," kata Kepala Bagian Operasi Polres Bogor, Kompol Zulkarnaen Harahap.
Kompol Zulkarnaen mengatakan, aksi buruh berasal dari sejumlah kelompok yang tersebar di beberapa titik kumpul yakni Wanaherang Gunung Putri, Menara Cileungsi, Serena Cibinong, Bogor Indo, dan Pemda Cibinong.
Dijelaskannya, pengamanan yang dilakukan terdiri dari pengamanan di lokasi perusahaan dengan pola menempatkan satu personel Polisi dibantu tiga TNI. "Kami melakukan penjagaan di 361 perusahaan dengan pola satu polisi dan tiga TNI," kata Kabag Ops.
Selain pengamanan di perusahaan juga dilakukan pengamanan jalur lalu lintas agar aksi buruh tidak menyebabkan gangguan arus kendaraan mengingat padatnya arus kendaraan di wilayah tersebut.
Lebih lanjut Kompol Zulkarnen mengatakan, pengamanan juga dilakukan di enam pintu tol yang ada di wilayah Kabupaten Bogor dengan tujuan untuk menghindari buruh menduduki jalan tol yang dikhawatirkan akan menggangu stabilitas nasional.
"Masing-masing tol kami tempatkan personel 1 SSK seperti di Sentul, Gadog dan Ciawi. Untuk Pintu Toll Gunung Putri, Citeureup dan Sentul Utara kita tempatkan dua pleton. Katena tiga pintu tol ini arus lalu lintasnya cukup padat sehingga perlu pengawalan lebih," katanya.
Kompol Zulkarnaen mengatakan, fokus pengamanan petugas pada saat ini selain pengamanan arus juga mengantisipasi agar tidak ada aksi anarkis di kalangan buruh dengan mencegah adanya provokator sehingga aksi buruh dapat berjalan lancar dan tidak menggangu ketertiban di masyarakat.
Diperkirakan aksi yang dilakukan buruh di Kabupaten Bogor dengan massa berjumlah 20.000 yang berasal dari sejumlah kelompok organisasi buruh dan perusahaan-perusahaan yang ada.
Aksi buruh dilakukan serentak secara nasional, karena buruh ini menuntut perbaikan sistem kerja dengan menuntut jaminan kesehatan seumur hidup mulai 1 Januari 2014, tolak outsourcing, revisi Permen KLH menjadi 122 item dan kenaikan UMK 2013 sebesar Rp 3 juta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika