REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Demi membangun Indonesia ke depan yang utuh tanpa diskriminasi, NU bersedia memaafkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sejauh mereka meminta maaf.
"NU bisa memaafkan PKI tetapi sama sekali tidak boleh melupakan semua petualangan PKI, agar tidak terjerumus dalam lubang sejarah untuk ketiga kali," kata Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama As'ad Said Ali.
Hal itu disampaikan As'ad dalam acara Tahlilan untuk para kiai dan santri Korban PKI di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (1/10) malam. Terkait hal itu, lanjut dia, semua pihak bisa bersikap proporsional, bersahabat, bekerja sama, namun tetap menjaga keberadaan negara, keutuhan wilayah, komitmen ideologi, serta keamanan negara.
As'ad menilai ada upaya untuk mengaburkan sejarah pemberontakan PKI, bahkan pemutarbalikan fakta. PKI dianggap sebagai korban konspirasi TNI Angkatan Darat dan ormas Islam anti-PKI, di antaranya adalah NU.
"Pemahaman sejarah yang menyimpang ini harus diluruskan karena telah menyebar luas. Bahkan tidak sedikit kader NU yang berpandangan demikian," katanya.
Penyandang gelar doktor kehormatan dari Universitas Diponegoro itu mengatakan, sejarah perlu dipahami secara utuh dan berkesinambungan. "Pemahaman sejarah yang hanya dengan membaca potongan-potongan fragmen, sementara sebagian fragmen telah dipenggal dan ditutup-tutupi, akan melahirkan pemahaman menyimpang," katanya.
Dikatakan dia, peristiwa pemberontakan PKI pada 1965 itu merupakan satu kesatuan sejarah yang saling terkait dengan pemberontakan yang dilakukan partai itu pada 1926 dan 1948.
"Para pelakunya saling berhubungan. Tujuan utamanya adalah bagaimana mengkomuniskan Indonesia dengan mengorbankan para ulama dan aparat negara," katanya.
Sebagaimana dilakukan tokoh PKI, Aidit, yang memutarbalikkan fakta peristiwa 1948 melalui 'Buku Putih', peristiwa 1965 dengan rangkaian sejarah sebelumnya yang penuh dengan aksi kekejaman PKI pun diputarbalikkan.
"Sejarah di balik, yang selama ini PKI bertindak sebagai pelaku kekejaman diubah menjadi pihak yang menjadi korban kekejaman para ulama dan TNI," kata As'ad.
Selain itu, As'ad menjelaskan, berbagai manuver dilakukan melalui Amnesti Internasional dan Mahkamah Internasional, termasuk juga melalui Komnas HAM. Akibatnya, kata dia, orang-orang yang tidak tahu sejarah dengan mudah mempercayai pemalsuan sejarah seperti itu.
"Kalangan TNI, pemerintah, dan NU yang membela diri dan membela agama, serta membela ideologi negara, dipaksa minta maaf karena dianggap melakukan kekejaman pada PKI," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika