REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Aparat Kantor Bea Cukai, Batam mengadukan kelakuan sejumlah oknum anggota TNI yang dianggap menghambat tugas bea dan cukai mengamankan pelabuhan. "Saya sering mendapat laporan dari petugas Bea dan Cukai," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harri Azhar Aziz di Batam, Senin (1/10).

Harry mengatakan akibat dihalangi aparat TNI, maka petugas bea dan cukai kesulitan mengawasi sejumlah pelabuhan tikus di Batam. Kepada Harry petugas bea dan cukai mengatakan beberapa pelabuhan tikus 'dikuasai' aparat TNI. "Mereka mengeluhkan kapal patroli Bea Cukai tidak bisa masuk beberapa pelabuhan," kata Harry.

Beberapa pelabuhan tikus di Batam yang tidak bisa dimasuki petugas Bea Cukai antara lain berada di sekitar Batuampar dan Jembatan Barelang, Tembesi. Padahal, menurut Harry, di sekitar Batuampar dan Jembatan Barelang merupakan jalur penyelundupan.

Menanggapi laporan aparat bea dan cukai itu, Harry memanggil personel Direktorat Bea dan Cukai pusat di Jakarta untuk menanggapi laporan itu. "Kami minta supaya pihak BC tegas," kata dia.

Menurut Harry, menjaga pelabuhan dari masuknya barang-barang ilegal dan barang kena pajak adalah wewenang bea dan cukai sehingga harus tegas. "Saya rasa akan mengadakan sidak untuk mengetahui lebih lanjut," kata Harry.

Harry mengharapkan Ditjen Bea dan Cukai menambah strategi penguatan instansi, baik dari segi fasilitas maupun kesejahteraan petugas dengan penambahan insentif. Dengan pemberian intensif, kata anggota DPR daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau itu, maka kinerja petugas BC di daerah bisa terdongkrak.

"Komisi XI DPR RI cukup responsif dan mendukung strategi penguatan instansi penerimaan negara, seperti Bea dan Cukai ini. Semakin baik strategi yang diterapkan, akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara," kata dia.

Saat ini penerimaan negara dari sektor bea dan cukai mencapai Rp 134 triliun yang terdiri dari cukai rokok sekitar Rp 85 triliun dan Rp 65 triliun lainnya dari bea masuk dan bea keluar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika