REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam tentang banyaknya partai politik tersangkut korupsi terus menuai reaksi.
Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, mengakui hal tersebut cukup mengganggu. Apalagi partainya juga ikut disebut.
"Ya terganggu juga ada, positifnya juga ada," katanya, Senin (1/10).
Meski terganggu, ia memilih untuk menjadikan pernyataan tersebut sebagai instrospeksi bagi seluruh partai. Caranya dengan komitmen dan integritas di dalam partai.
"Itu sebagai introspeksi kami supaya lebih baik lagi ke depan," katanya.
PPP sendiri, lanjutnya, pernah meminta KPK untuk memberikan pemahaman tentang UU Korupsi sehingga bisa diterapkan secara internal.
Ia juga tak menginginkan pernyataan dan pemaparan data yang dilakukan Seskab diperbesar di hadapan publik karena akan berpengaruh pada persepsi publik terhadap partai politik.
Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata Dipo telah mengeluarkan 176 persetujuan tertulis untuk memeriksa pejabat negara yang tersandung berbagai kasus. Dipo mengatakan, pejabat negara itu berasal dari sejumlah partai politik seperti Golkar, PDIP dan Partai Demokrat.
Ia mengatakan, 64 pejabat berasal dari Partai Golkar, 32 dari PDIP dan 20 orang dari Partai Demokrat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika