REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemerintah Kota (pemkot) Depok, jawa Barat, menilai PT KAI belum serius menanggapi kerjasama operasional (KSO) antarwilayah. Padahal rencana Depok membeli satu unit rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) merupakan upaya mendorong masyarakat berpindah moda kendaraan ke transportasi masal.

Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail mengatakan, seharusnya PT KAI mendukung penuh upaya penuntasan kemacetan tersebut. Dalam upaya , menurut Nur, tentunya pihak pemkot juga akan melakukan share profit sehingga tidak ada yang ditugikan. "Namun ajakan KSO malah dianggap merepotkan (oleh KAI)," kata Nur pada wartawan di ruangan kantornya baru-baru ini.

Pemimpin kota pendidikan itu sangat menyayangkan sikap Direktur Utama (dirut) PT KAI saat ini. Padahal dia menyatakan, ketika pimpinan badan usaha negara tersebut masih diambil alih oleh Roney Wahyudi, pengajuan KSO pemkot Depok justru mendapat sambutan hangat.

Nur mengungkapkan, PT KAI sekarang ini lebih meminta pada pemkot wilayah agar memberikan subsidi tiket pada masyarakat. Namun, menurut Nur, permintaan tersebut masih dalam kajian. "Karena bila ada subsidi, maka Depok akan menjadi kota konsumtif yang memanjakan masyarakatnya," kata Nur.

Dengan adanya kepemilikan KRL pemkot, masyarakat akan jauh lebih untung. Pasalnya Nur menilai, meskipun nantinya akan tetap ada pemberian subsidi terhadap kereta tersebut, namun hasi pembelian tiket penumpang lebih bermanfaat untuk pembangunan kota. Selain itu, Nur menilai, penambahan rangakaian unit KRL tersebut, bisa mengurangi beban PT KAI.

Menurut Nur, ada sekitar 55 ribu penumpang KRL setiap harinya yang berangkat di lima stasiun Kota Depok yakni, Citayam, Depok Lama, Depok Baru, Pondok Cina dan Universitas Indonesia. Bila dibandingkan dengan banyaknya rangkaian KRL yang beroperasi, khususnya di pagi hari, jumlah tersebut sangat melebihi batas daya tampung gerbong kereta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika