REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wapres Boediono mengatakan birokrasi Indonesia tak boleh bergantung pada situasi politik. Jika Indonesia menginginkan birokrasi kuat dan kebijakan berjalan tanpa terkendali pemimpin politik, maka birokrasi harus mandiri dengan manajemen yang akuntabel dan transparan.
"Kebijakan bisa berubah, tetapi pelayanan tetap bisa berjalan dengan kemandirian birokrasi. Kecuali kalau birokrat itu sendiri ikut berpolitik. Itu merepotkan. Birokrasi adalah alat untuk menjalankan kepentingan umum, bukan perorangan," kata Wakil Presiden Boediono menjawab pertanyaan yang diajukan peserta program pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Istana Wakil Presiden, Senin (24/9).
Boediono menanggapi salah satu peserta yang mengkhawatirkan akan adanya diskontinuitas kebijakan bila terjadi perubahan kepemimpinan akibat sistem politik. Menjawab kecemasan itu, Boediono menanggapi bahwa jika sistem birokrasi di pusat dan di daerah bisa mandiri, maka ketika terjadi perubahan kalangan birokrat baik di pusat maupun di daerah tak perlu menunggu apa kebijakan baru karena sistemnya sudah berjalan dengan baik.
"Reformasi birokrasi bertujuan untuk membuat birokrasi menjadi mandiri, agar dapat menjaga kontinuitas pelayanan kepada masyarakat," kata Wapres. Dalam kesempatan itu, Boediono juga menjawab pertanyaan tentang pengelolaan anggaran, terutama menyikapi sebagian daerah yang tidak memanfaatkan anggarannya namun memilih meletakkannya saja di bank.
Tentang hal ini Boediono mengatakan bahwa masih banyak daerah yang kemampuannya merencanakan dan melaksanakan program belum sempurna. Dalam hal ini, pemerintah pusat terus menerus membantu meningkatkan kapasitas pemda demi memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program sebagai bagian dari proses desentralisasi.
Dari sisi non teknis, proses penganggaran membutuhkan proses politik yang melibatkan eksekutif dan legislatif. Seringkali hambatan terjadi di wilayah ini, bukan soal perencanaan atau pelaksanaannya. Dalam hal ini Boediono minta agar proses politik ini tidak lantas mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika