Senin 24 Sep 2012 14:53 WIB

Penumpang Minta Tarif KRL tak Naik

Rep: Andi Ikhbal/ Red: Hafidz Muftisany
Penumpang turun dari kereta di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (17/9). PT. KAI berencana menaikkan tarif KRL commuterline Jabodetabek sebesar Rp.2000 per 1 Oktober 2012 mendatang, untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna angkutan tersebut.
Foto: ANTARA/Reno Esnir
Penumpang turun dari kereta di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (17/9). PT. KAI berencana menaikkan tarif KRL commuterline Jabodetabek sebesar Rp.2000 per 1 Oktober 2012 mendatang, untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna angkutan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, MARGONDA -- PT KAI dinilai tidak perlu menaikan harga tarif Kereta Rel Listrik (KRL) dengan alasan kenyamanan penumpang. Adanya pembangunan Peron Kereta di setiap stasiun justru hanya akan membuang-buang anggaran dana perusahaan.

Aldo (20), seorang mahasiswa UI mengatakan, bila alasanya hanya karena penambahan Peron, maka kenaikan harga tarif tiket KRL bukanlah solusi tepat buat masyarakat. Menurut Aldo, kenyamanan penumpang memang harus diutamakan, sehingga para pengguna jalan bisa beralih transportasi ke KRL. "Namun buka Peron yang ditambah, cukup gerbong dan unit kereta saja," katanya, Senin (24/9).

Aldo mengatakan, dengan adanya penambahan gerbong, bukan berarti perlu ada pembangunan Peron. Pasalnya, penumpang bisa berjalan menyusuri gerbong dalam kereta untuk sampai ke gerbong tambahan tersebut.

Aldo juga menambahkan, PT KAI cukup menambah 1 gerbong di setiap unit keretanya, namun optimalkan pengoperasian kereta, sehingga jarak antarkereta tidak terlalu lama. Hal itu membuat penumpang bisa mengkondisikan keadaan agar tidak berdesak-desakan di dalamnya.

Yuliana (40) warga Beji juga mengatakan hal yang sama. Dia mensolusikan, harusnya ada pembatasan penumpang oleh pihak stasiun. Sehingga, saat kereta penuh dan sesak, maka petugas bisa menahan sebagian penumpang untuk diarahakan ke kereta selanjutnya. "Kereta harus banyak, namun bisa dengan mengoptimalkan dulu unit yang sudah ada." katanya.

Menurut Yuli, PT KAI dan Pemerintah Pusat harus bisa mensolusikan masalah ini, bukan hanya mengenai pembangunan perencanaan. Namun juga, dia menambahkan, harus melihat kondisi masyarakat. Saat ini, masyarakat masih banyak yang mengantre tiket ekonomi, dan sebagian dari mereka adalah penumpang yang tidak mampu beli tiket commuterline.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement