REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam serah terima jabatan empat Kapolda dan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Kapolri Jenderal Timur Pradopo menitipkan sejumlah pesan bagi para pejabat baru. Para Kapolda baru diminta dan diperintahkan segera menginventarisir gangguan keamanan di wilayahnya yang dapat mengganggu keamanan.
Merumuskan langkah konkret yang tepat dan mewaspadai potensi konflik agar tidak berkembang anarkis merupakan langkah pertama yang harus dilakukan para Kapolda. Terkait konflik sosial, perlu disusun mekanisme tindakan yang tepat dengan mengedepankan tindakan preventif dan preemtif.
Kapolri juga berpesan khusus bagi Kapolda Papua yang baru agar mencermati sengketa Pemilukada dan konflik sosial di Papua. Wilayah Papua menempati peringkat ketiga tertinggi dalam sengketa Pemilukada dengan 33 kasus.
Ia juga mencermati masalah perompakan laut, illegal fishing, pertambangan dan perkebunan sebagai hal yang perlu diberi perhatian khusus bagi Kapolda Bangka Belitung. Sedangkan di Bengkulu, sengketa lahan pertambangan dan perkebunan menjadi fokus perhatian.
"Atas berbagai tantangan yang saat ini dihadapi, polisi dituntut lebih waspada, cermat, gigih dan profesional dalam menanganinya. Masing-masing wilayah punya karakteristik yang berlainan," ujar Kapolri dalam sambutannya di Gedung Rupatama Polri, Jumat (21/9).
Para Kapolda, imbuhnya, perlu melibatkan seluruh potensi masyarakat agar konflik tidak meluas jadi konflik terbuka. Masalah sosial keagamaan, sosial budaya, kehutanan, pertanian dan tanah sengketa juga menjadi sorotan.
Menurut Kapolri, sinergi dengan aparat wilayah, pihak swasta dan para pemangku kepentingan stakeholders adalah kunci menyelesaikan berbagai masalah. Papua, misalnya, sarana dan prasarana sangat terbatas dan masalah muncul setiap hari di Polsek, Polres dan Polda. Jika hanya mengandalkan Polri tentu masalah tidak akan bisa selesai.
Sedangkan Kepala Divisi Humas membuka akses informasi bagi publik menjadi suatu keharusan. Kapolri mengatakan humas sebagai mediator yang profesional dalam menjembatani informasi dan komunitas karena masyarakat menghendaki transparansi.
Serah terima jabatan penting sebagai bentuk pembinaan karir yang harus dipelihara agar tidak terjadi stagnansi. Pembinaan karir juga penting agar ada kader yang berkualitas dan bertanggung jawab pada tugas.
Kapolri juga sempat menyinggung soal aksi teror di Solo dan Depok. Berbagai aksi tersebut merupakan ancaman keamanan serius dan masih ada di sekeliling kita. Fenomena itu mau tidak mau menimbulkan kesan Polri kurang responsif terhadap kelompok minoritas dan menuai kritik.
Jabatan Kapolda Papua, Kapolda Bengkulu, Kapolda Bangka Belitung, Kapolda Nusa Tenggara Barat dan Kepala Divisi Humas Mabes Polri akan ditempati orang baru. Kapolda Papua kini dijabat Irjen Pol Tito Karnavian, Kapolda Bengkulu dijabat Brigjen Pol Albertus Julius Benny Mokalu,
Kapolda Bangka Belitung dijabat Brigjen Pol Budi Hartono Untung, Kapolda Nusa Tenggara Barat dipegang Brigjen Pol Moch Iriawan. Sedangkan Kepala Divisi Humas dijabat Brigjen Pol Suhardi Alius.
Ikuti Whatsapp Channel Republika