REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK- Sidang komite politik Asean Inter Parliamentary Assembly (AIPA) memanas. Terjadi perdebatan soal mekanisme pembahasan sengketa Laut Cina Selatan. Kubu pertama yang diwakili Kamboja dan Myanmar berpendapat persoalan Laut Cina Selatan tidak perlu dibahas secara khusus.
Hal ini karena kedua negara menilai sengketa Laut Cina Selatan lebih banyak melibatkan konflik antara Cina dan negara non-ASEAN.
Di samping itu, kedua negara juga menganggap putusan komite eksekutif AIPA kemarin agar sengketa Laut Cina Selatan tidak dibahas spesifik sangat tepat. "Ini persoalan Cina dan negara lain bukan ASEAN," kata delegasi Kamboja.
Kalau Kamboja dan Myanmar berharap sengketa Laut Cina Selatan tidak dibahas spesifik, berbeda dengan Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Fhilipina, dan Vietnam. Negara-negara tersebut ngotot agar sengketa Laut Cina Selatan bisa dibahas khusus dalam sidang AIPA.
Para delegasi negara tersebut berpandangan sengketa Laut Cina Selatan harus diselesaikan. Pasalnya bila persoalan ini dibiarkan bisa membuat situasi semakin bertambah buruk. "ASEAN tidak bisa diam karena persoalan ini tidak sesuai prinsip hukum universal dan perdamaian," kata delegasi Vietnam.
Sementara itu Sekretaris Deputi ASEAN, Bagas Hapsoro berpendapat dalam situasi seperti ini biasanya akan sulit didapati kesepakatan antara negara-negara ASEAN. Dia menduga tidak akan ada resolusi dalam upaya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan di forum AIPA. "Kalau seperti ini sulit mencapai putusan bersama," katanya.