REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Menipisnya kuota BBM bersubsidi masih tak begitu terasa di kota Surabaya. Beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota Surabaya belum menghadapi permasalahan pasokan BBM dari Depo Pertamina yang berada di Tanjung Perak.
Kondisi itu diungkapkan, Rivan Riskiyanto, Pengawas SPBU di wilayah Nginden kota Surabaya. "Sampai saat ini pengiriman masih lancar dan belum ada keterlambatan parah," ujarnya ketika ditemui Republika, Ahad (16/9).
Pengakuan yang sama yang sama diungkapkan supervivor SPBU di wilayah Ngagel kota Surabaya, Cahyo Prasetyo. Ia mengatakan pengiriman di SPBU miliknya saat ini masih stabil. Terakhir permintaan kami Sabtu (15/9) sore dan tadi sore, tangki yang diminta sudah datang.
Namun demikian, Agus mengakui permintaan BBM dan pengiriman tangki semakin terlambat dari jadwal yang biasanya. Menurut Agus biasanya, bila permintaan siang, besok pagi di rit kedua pasti kiriman segera datang. "Tapi kalau sekarang hingga rit ketiga di sore hari baru datang," ungkapnya.
Keterlambatan pengiriman juga dirasakan di SPBU Bratang yang bersebelahan dengan terminal Bratang, Surabaya. SPBU ini bahkan belum mendapatkan kiriman mobil tangki, walau pihaknya sudah meminta pengiriman sejak Sabtu (15/9) siang.
"Hingga minggu sore ini belum ada jawaban dari Depo dan kiriman tangki pun belum datang," ujar Agus Prasetyo.supervisor di SPB Bratang. Agus pun cukup heran, kenapa permintaan pengiriman kali ini belum mendapatkan balasan dari Depo Pertamina di Tanjung Perak.
"Padahal, biasanya kalau minta melalui sms langsung dibalas dan besoknya langsung dikirim tetapi kenpa tadi malam hingga saat ini blm ada jawaban," herannya. Walau demikian, Agus belum begitu khawatir. Karena persediaan BBM di SPBU nya maasih tersedia hingga Selasa (18/9) pagi.
Tapi kalau sampai Senin (17/9) tangki BBM belum kunjung datang, Agus akan langsung ke Depo di Tanjung Perak meminta pengiriman ke SPBU nya. "Kalau sampai Senin pasokan belum datang sampai kita mau ke depo di perak," ujar Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika