REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- LSM pemerhati Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Migrant Care, mengecam ulah Polisi Diraja Malaysia yang menembak mati lima orang TKI. Mereka dinilai gegabah dalam beraksi, sehingga merenggut nyawa TKI yang belum tentu bersalah.
“Polisi Diraja Malaysia kembali melakukan tindakan brutal dengan menembak TKI karena dugaan kriminalitas,” jelas Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis hidayah, Kamis (13/9). Dia mengatakan, insiden seperti bukan pertama kali terjadi. Ironinya, sikap pemerintah Indonesia dinilai lembek, bahkan turut serta melegitimasi praktek kriminalisasi yang berujung pada penghilangan nyawa TKI.
Dalam kasus ini, kata dia, Pemerintah Indonesia cenderung membenarkan brutalitas polisi Malaysia. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, secara terang-terangan Jumhur Hidayat sebagai kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) menyebutkan bahwa kelima TKI adalah ilegal dan bekerja dengan visa turis.
Sementara KBRI Kuala Lumpur mengamini informasi dari polisi Malaysia yang menyatakan bahwa kelima TKI adalah kriminal tanpa pernah mengupayakan sebuah penyelidikan yang independen. "Inilah yang menyebabkan diplomasi Indonesia tidak memiliki kewibawaan," jelas Anis.
Pada tanggal 7 September 2012 sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia, lima TKI, yakni Mahno, Jony alias M Sin (35 tahun), Osnan (37 tahun), Hamid, dan Diden ditembak secara brutal hingga meninggal dunia. Saat ini jenazah kelima korban di Rumah Sakit Raja Permaisuri Bainon Ipo, Perak, Pulau Pinang, Malaysia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
