REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengemukakan ide sertifikasi ulama untuk menanggulangi terorisme. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat menilai wacana sertifikasi ulama itu kurang efektif.
"Pelaku terorisme merupakan kelompok yang eksklusif dan tidak mungkin mereka menyampaikan gagasannya ke masyarakat secara terang-terangan," kata Ketua Bidang Fatwa MUI Sumbar, Gusrizal Gazahar, di Padang, Rabu.
Para pelaku terorisme akan menyebarkan gagasannya secara sembunyi kepada orang-orang yang telah direkrut. Sehingga, ini sulit mengidentifikasi secara langsung apakah orang tersebut merupakan penyebar paham radikal.
"Jika demikian, hal tersebut akan sulit mengetahui siapa yang seharusnya disertifikasi dan siapa yang harus dilarang menyebarkan paham tersebut," kata dia. "Selain itu, harus ada indikator yang jelas dalam melakukan sertifikasi ulama agar tidak menimbulkan masalah baru."