REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mensertifikasi ulama maupun pemuka agama dinilai kurang tepat. Peningkatan kualitas serta profesionalisme pendakwah agama yang justru harus diupayakan.

"Seharusnya yang disertifikasi itu kualifikasi para mubaligh, khotib, maupun pendakwah agama lainnya. Karena ulama itu sudah pasti teruji keilmuan agamanya. Sebaliknya, yang mensertifikasi mereka adalah lembaga-lembaga ulama serta perguruan tinggi agama yang terakreditasi," papar guru besar UIN Syarif Hidayatullah Masykuri Abdullah, Selasa (11/9).

Wasekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) ini menyayangkan justru yang menjadi perdebatan adalah sertifikasi ulama. Padahal, dalam pertemuannya dengan BNPT di sebuah seminar tahun lalu, Masykuri mengusulkan peningkatan profesionalisme terhadap khotib maupun mubaligh.

Pasalnya, sebut Masykuri, Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang belum mempunyai jaminan mutu terhadap konten syiar agama. Sehingga banyak bermunculan beragam ceramah moderat hingga radikal di tengah masyarakat dengan bebasnya.

"Jadi saya usulkan waktu itu perlu ada semacam rekomendasi dari ulama bagi khotib dan mubaligh. Dalam hal ini MUI bisa turut mengawasi serta membina lebih dari 60 ormas yang terafiliasi agar memperhatikan kualitas dakwahnya," cetus Masykuri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika