REPUBLIKA.CO.ID, SERANG---Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten menilai wacana usulan sertifikasi ulama yang diutarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mencegah gerakan terorisme di Indonesia adalah sebuah usulan yang tidak tepat.
"Kami sependapat dengan pernyataan MUI Pusat, bahwa wacana usulan sertifikasi ulama itu tidak tepat, apa kriteria dan standarnya, lalu siapa yang harus melakukan sertifikasinya," kata Ketua Umum MUI Banten KH AM Romly di Serang, Selasa.
Pihaknya menilai usulan yang diwacanakan seorang pejabat BNPT tersebut tidak tepat, karena ulama tidak bisa disamakan dengan para guru yang harus disertikasi, karena susah untuk mengukur standar sertifikasi dan lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi untuk para ulama dan kyai.
"Kalau guru disertifikasi jelas ada undang-undangnya, kalau ulama dan kyai lembaga mana yang akan melakukan sertifikasi," kata H AM Romly menegaskan.
Menurutnya, selama ini MUI Banten terus berupaya mengajak para ulama dan kyai di Banten untuk membangun kebersamaan, toleransi beragama, wawasan kebangsaan serta menjauhkan dari tindakan-tindakan yang mengarah pada radikalisme dan terorisme, dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat.
"MUI Banten bekerja sama dengan Kesbnagpol pekan ini juga akan mengundang pengurus MUI kecamatan se-Provinsi Banten, untuk memberikan pemahaman terkait dengan wawasan kebangsaan," kata AM Romly.
Hal senada juga disampaikan Ketua Pengurus Wilayah (PW) Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Banten KH Makmur Masyhar, wacana sertifikasi untuk para ulama tersebut merupaka hal yang tidak logis. Bahkan, usulan wacana tersebut, akan kembali seperti jaman orde baru, karena para kyai dan ulama selalu diawasi setiap melakukan kegiatan berdakwah.
"Wacana usulan sertifikasi bagi ulama itu ngawur dan tidak masuk akal. Memangnya ulama dan kyai akan diangkat menjadi PNS harus disertifikasi," katanya.
Ia mengatakan, selama ini khususnya ulama-ulama kalangan NU sudah memiliki toleransi dan wawasan kebangsaan yang tinggi. Sehingga, pemerintah jangan menggeneralisir permasalahan terorisme dan radikalisme tersebut, terhadap ulama dan kiai.
"Sejarah kemerdekaan RI ini tidak lepas dari peran ulama dan kiai. Sehingga permasalahan ini jangan digeneralisir," kata Makmur Masyhar.
Sebelumnya, dalam sebuah diskusi yang digelar Sindoradio, bertajuk "Teror Tak Kunjung Padam" di Jakarta, Sabtu (8/9), Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris mengusulkan adanya sertifikasi terhadap ulama.
Menurutnya, langkah tersebut sudah dijalankan di Singapura dan Arab Saudi, dan terbukti efektif meredam radikalisme.
Menurut Irfan, dengan sertifikasi, maka pemerintah negara tersebut dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
