REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mewacanakan untuk dilakukan sertifikasi terhadap ulama. Wacana ini kontan menuai pro dan kontra

Dengan diberlakukannya kebijakan sertifikasi ulama, sama halnya akan mengancam kebebasan seperti halnya di orde baru. "Artinya kita akan 'setback' seperti zaman 'orde otoriter'," kata Indra anggota DPR dari Fraksi PKS di Jakarta (10/9).

Selain itu, lanjutnya, hal ini merupakan upaya "mengkriminalisasi"-kan pemikiran-pemikiran seseorang yang bersebrangan dengan kepentingan status quo, terutama pemikiran yang mengusung Islam.

Lain halnya apabila pemerintah ingin "menciptakan ulama-ulama stempel" yang ceramah dan fatwa-fatwa hanya untuk mendukung/membenarkan secara membabi-buta kebijakan pemerintah.

"Jadi tak tepat apabila pemerintah menentukan seseorang pantas atau tidak, berhak atau tidak berhak menyandang gelar ulama melalui sertifikasi," kata Indra.

Indra menilai ide sertifikasi yang dilontarkan salah seorang pejabat BNPT merupakan lontaran yang 'ngaco' dan tidak berdasar.

"Ini semacam kekalutan BNPT ketika menghadapi fenomena teror dan logika sertifikasi secara eksplisit sebenarnya upaya menyudutkan Islam, seolah-olah siar Islam yg disampaikan para ulama merupakan sumber munculnya teorisme," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika