REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA---Koalisi Profesi Kesehatan Anti Rokok (KPK-Anti Rokok) Jawa Timur bekerja sama dengan Kaukus Kesehatan DPR RI menolak penyelenggaraan "World Tobacco Asia (WTA) Conference 2012" di Jakarta pada 19-21 September 2012.
"Pelaksanaan WTA Conference di Indonesia untuk kedua kalinya menunjukan kepada kita betapa kuatnya industri rokok bercokol di bumi pertiwi untuk menjadikan Indonesia sebagai keranjang sampah nikotin dunia," kata Ketua KPK-Anti Rokok Jatim dr Adang Bachtiar MPH.Sc.
Ditemui di sela-sela aksi penolakan WTA 2012 di Taman Bungkul, Surabaya, ia menjelaskan pihaknya sebagai kelompok profesi kesehatan akan menjadi garda terdepan untuk menggagalkan segala upaya yang bertujuan menghancurkan kesehatan masyarakat Indonesia.
"Karena itu, kami juga menyelenggarakan serangkaian 'Round Table Discussion' (RTD) untuk membahas berbagai permasalahan pengendalian konsumsi rokok di Indonesia, termasuk aksi menolak Konferensi WTA itu," katanya.
Menurut dia, di tengah berbagai upaya perjuangan segenap elemen bangsa untuk meningkatkan derajat kesehatan bangsa Indonesia, maka sikap pemerintah memberikan izin penyelenggaraan "WTA Conference 2012" mengejutkan mereka.
"Bagaimana pemerintah bisa memberikan izin penyelengaraan kegiatan untuk memamerkan dan mendiskusikan produk yang telah membunuh 521 jiwa rakyat Indonesia setiap harinya itu. Angka itu jauh lebih besar dari korban kematian akibat bencana yang sering menimpa negeri ini," katanya.
Ia menilai Indonesia dipilih sebagai ajang pameran rokok karena pemerintah Indonesia dinilai sangat mendukung industri rokok dan Indonesia juga merupakan pasar rokok yang sangat dinamis tanpa adanya kebijakan pengendalian rokok yang tegas.
"Hal itu terlihat dari prevalensi perokok laki-laki tertinggi di dunia yaitu 67,4 persen pada tahun 2011. Kondisi tersebut sangat kontras dengan negara tetangga ASEAN lainnya yang telah melakukan upaya pengendalian konsumsi rokok," katanya.
Bagi KPK-Antirokok, konferensi WTA adalah pernyataan yang merendahkan martabat bangsa dan mengerdilkan kedaulatan pemerintah Indonesia dalam mengusahakan kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya.
"Hal ini tentu berimplikasi memperburuk citra Indonesia di mata internasional, karena Indonesia juga akan dianggap tidak beradab karena mendukung kematian jutaan manusia yang diakibatkan asap racun candu rokok," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika