REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Rudi Rubiandini, menilai rencana Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi membatasi kendaraan memakai premium bersubsidi akan sulit dilaksanakan.

"Silakan saja kalau BPH Migas mau membatasi, tapi secara operasional sulit dilakukan," katanya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, BPH Migas memang berhak mengeluarkan aturan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi tersebut. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan akan terbentur sulitnya pengawasan.

"Berapa polisi yang harus berjaga-jaga di SPBU, sebab pastinya akan ada pembeli yang memaksa untuk mengisi premium bersubsidi," katanya.

Ia meminta, BPH Migas mengkaji ulang rencana pembatasan tersebut. Menurut dia, timbulnya masalah BBM sekarang karena disparitas harga yang terlalu jauh, sehingga meningkatkan penyelewengan baik ke industri maupun negara lain. "Jadi, solusinya mengurangi disparitas harga itu," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur BBM BPH Migas, Djoko Iswanto mengatakan, pihaknya akan mengeluarkan peraturan yang membatasi kendaraan membeli premium bersubsidi di SPBU. Opsi pembatasan adalah setiap mobil yang mengisi premium di SPBU maksimal 10 liter per hari.

Pembatasan akan dimulai di DKI Jakarta dan selanjutnya diterapkan secara nasional.

Penerapan pembatasan tersebut mendesak dilakukan di DKI Jakarta, mengingat kuota premium bersubsidi di ibu kota tersebut akan habis pada pertengahan September 2012.

Ikuti Whatsapp Channel Republika