REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Intoleransi bermula dari urusan masyarakat yang terabaikan. Titik kembali ke rasa toleransi di Indonesia senyatanya bisa dicapai dengan mengabaikan primordialisme.

"Secara sistematis banyak kelompok yang berusaha menggoyahkan negara kesatuan dan Bhinneka Tunggal Ika. Padahal kedua identitas Indonesia tadi banyak diapresiasi di luar negeri. Untuk mempertahankannya, sebaiknya di dalam negeri jangan mengemukakan primordialisme," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, dalam Silaturahim Tokoh Bangsa di Gedung Dakwah Muhammadiyah, di Jakarta, Kamis (6/9).

Dalam pertemuan berkala enam bulanan kali ini hadir beberapa tokoh, seperti Frans Magnis Suseno, Wiranto, Fuad Bawazier, Akbar Tanjung, Harry Tanoesudibjo, Romo Benny Susetyo, Irman Gusman, Jimly Ashiddiqie, Sofyan Wanandi, Bambang Sudibyo, dan beberapa tokoh agama lainnya. Mereka membahas isu-isu toleransi di Indonesia yang berpotensi mulai memudar.

Din mengatakan, indikasi peristiwa kekerasan dan konflik antarkelompok masyarakat dalam dimensi agama maupun SARA diakibatkan sebuah ketegangan kondisi berpikir bangsa Indonesia. "Konflik, ketegangan, dan fakta intoleransi dipengaruhi faktor ekonomi, sosial budaya serta tergantung pengelolaan kebebasan berperikehidupan yang belum tertata baik oleh negara," ujar Din.

Ketua PP Muhammadiyah, Bambang Sudibyo, menimpali bahwa demokrasi bisa berakibat baik ataupun buruk. Di satu sisi, melahirkan pemikiran bebas mengekspresikan kemauannya. Namun, di sisi lainnya banyak masyarakat mengeksplorasi keinginannya tanpa mengetahui batasan.

Timbullah perilaku tak tahu batas serta liberalisasi ekonomi. Kekerasan di tengah masyarakat juga bisa diawali contoh dari tokoh masyarakat dan aparat yang mengekspresikan kebebasan berbuat serta berpikir tanpa batas," ulas Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika