REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Pengamat politik Universitas Andalas Padang Asrinaldi berpendapat keharusan verifikasi bagi seluruh partai politik yang akan ikut Pemilu 2014 menciptakan keadilan dalam perkembangan demokrasi di Tanah Air. "Walaupun hal ini terkesan mubazir tapi merupakan kebijakan yang fair," kata dia di Padang, Kamis (6/9).

Ia menyampaikan hal itu menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan seluruh partai politik yang akan ikut pemilu harus mengikuti verifikasi. Menurut dia, dalam demokrasi harus dimulai dari kesepakatan bersama dan tidak ada pihak yang diperlakukan berbeda.

Terkait peluang partai politik yang lolos verifikasi ia mengatakan seluruh partai besar seperti Golkar, Demokrat, PDI Perjuangan dan beberapa partai yang memiliki wakil di DPR dipastikan lolos. "Partai-partai besar sebenarnya siap menghadapi verifikasi karena infrastruktur mereka di daerah cukup kuat dan solid, apalagi pengurusnya banyak yang memegang jabatan penting seperti kepala daerah," kata dia.

Sementara, terkait keputusan MK yang membatalkan pemberlakuan ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen yang sebelumnya berlaku secara nasional dan kemudian hanya untuk DPR , ia mengatakan hal itu lebih merepresentasikan suara di daerah. "Jika ambang batas parlemen berlaku secara nasional maka daerah akan sangat dirugikan dan banyak suara masyarakat yang hilang," kata dia.

Selain itu, hal itu akan membuat masyarakat kecewa dan menjadi enggan memilih dalam pemilu karena jika partai yang dipilih tidak memenuhi ambang batas suara parlemen 3,5 persen suaranya akan hilang. Kemudian, ia melihat jarak antara pusat dan daerah cukup jauh dan masyarakat lebih memiliki kedekatan emosional dengan wakil rakyat yang ada di daerah.

"Sangat disayangkan jika partai politik memiliki suara yang banyak di daerah namun karena tidak memenuhi ambang batas parlemen akhirnya suara tersebut sia-sia," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika