REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) RI menyerahkan sepenuhnya opsi relokasi bagi pengungsi konflik di Sampang Madura ke masyarakat. Menteri Agama, Suryadharma Ali kepada wartawan mengatakan, penyerahan opsi itu bertujuan agar tidak terjadi salah paham antara masyarakat dengan pemerintah.
Pemerintah, jelas Suryadharma, sama sekali tidak berniat memindahkan warga yang berkonflik dari tempat tinggal mereka. "Opsinya sepenuhnya kembali kepada warga. Prinsip dasarnya pilihan mereka," kata Suryadarma Ali, Rabu (5/9), di Kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta.
Ia melanjutkan, saat mengunjungi Sampang pada 27 Agustus lalu, dirinya sudah bertemu dengan ibu dari Tajul Muluk dan Rois (keduanya pimpinan warga yang bertikai), Umah. Dalam pertemuan itu, Ibu Umah menyampaikan keinginannya untuk pindah ke tempat aman.
"Informasi ini saya sampaikan kepada Gubernur. Sekarang sedang melakukan pencermatan apakah pernyataan (umah) itu sungguh-sungguh atau masih ragu-ragu. Kalau sungguh-sungguh pemerintah akan ambil langkah," papar Suryadarma.
Selain relokasi, ada pula wacana untuk mengembalikan para pengungsi ke tempat tinggal mereka semula. Wacana ini menurut Suryadarma lebih mudah direalisasikan. Namun perlu juga diperhatikan bagaimana perasaan para pengungsi.
"Apakah kalau kembali keamanan dapat terjamin atau tidak? Kejadian itu akan terulang kembali atau tidak?," ujarnya.
Kedepan, terangnya, pemerintah akan membangun dialog antara tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama di Sampang, Madura. Ini dilakukan untuk mendapatkan solusi terbaik penyelesaian konflik.
Saat ini, lanjut Suryadharma, pemerintah memprioritaskan pemulihan keamanan dan rasa aman kepada pengungsi yang dilakukan secara terintegrasi di bawah pemerintah daerah. Selain itu pemerintah juga memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan para pengungsi.
"Misalnya tempat tidur, makan minum, kesehatan, pendidikan anak-anak. Di sana dokter disiapkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika