REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Perbedaan penafsiran atau pemahaman ajaran agama, perlu didialogkan antarpihak yang berselisih. Sementara pemerintah yang memediasi dialog tersebut.

"Peran pemerintah sebagai mediator dalam dialog tersebut sangat penting untuk mencegah perbedaan atau perselisihan itu berkembang menjadi tindak kekerasan," Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin usai menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka Masa Taaruf dan Program Pengenalan Kampus (P2K) 3.800 Mahasiswa Baru Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, Senin (3/9).

Din menyebut dalam mediasi itu pemerintah perlu melibatkan tokoh-tokoh kelompok yang berselisih. Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat di mana perselisihan terjadi. Sebab, mereka lebih memahami persoalan di daerahnya.

"Jadi, bukan mendatangkan tokoh-tokoh dari Jakarta yang tidak memahami persoalan. Lebih baik pemerintah menjadi mediator dialog yang melibatkan tokoh-tokoh kelompok yang berselisih dan tokoh-tokoh masyarakat setempat," katanya.

Namun jika dalam dialog tersebut tidak ada titik temu, maka berlaku hukum 'bagimu keyakinan dan pemahamanmu dan bagiku keyakinan dan pemahamanku'. "Dalam konteks itu, masing-masing pihak harus saling menghormati keyakinan dan pemahaman pihak lain dan tidak saling mengganggu," seloroh Din.

Dengan demikian, menurut Din, jika terjadi pelanggaran mulai dari penghinaan sampai tindak kekerasan, maka harus diproses sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. "Perbedaan dalam pemahaman dan penafsiran ajaran agama adalah hal yang biasa. Namun, perbedaan itu hendaknya tidak menjadikan timbulnya perpecahan apalagi tindak kekerasan," pungas Din.

Ikuti Whatsapp Channel Republika